Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun 2025

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi landasan hukum utama yang mengatur tata kelola pengadaan jasa konstruksi. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan bagi para pelaku konstruksi, serta peningkatan mutu dalam setiap tahapan pengadaan. Dalam pengadaan jasa konstruksi, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi hal mendasar yang harus diterapkan, baik dalam penyusunan dokumen administrasi, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maupun rancangan kontrak. Hal ini bertujuan agar setiap proyek berjalan dengan tata kelola yang baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun 2025 diadakan untuk membekali para pelaku pengadaan dengan keterampilan dan pengetahuan yang komprehensif. Pelatihan ini berfokus pada berbagai aspek kunci, termasuk identifikasi kebutuhan pengadaan, penetapan pihak-pihak yang terlibat, hingga penyusunan spesifikasi teknis dan perhitungan HPS yang akurat. Selain itu, perencanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi perhatian utama, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk lokal guna memperkuat daya saing industri nasional.

Melalui bimbingan teknis ini, peserta akan dibekali keterampilan praktis dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), menghitung HPS yang realistis, dan merancang kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan jasa konstruksi pada tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan begitu, pengadaan infrastruktur yang berkualitas dapat terwujud, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.